Yakinkah Pajak Mobil Baru 0 Persen Dongkrak Daya Beli Konsumen?

Yakinkah Pajak Mobil Baru 0 Persen Dongkrak Daya Beli Konsumen?

Shared by Dapurpacu.id for IIMS

DAPURPACU – Di masa pandemi Covid-19 ini memang secara langsung ‘menghantam’ sejumlah sektor bisnis di Indonesia, termasuk otomotif. Di sini, daya beli masyarakat jelas berkurang dibandingkan masa-masa normal.

Melihat kondisi tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0 persen, atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Dikatakan bahwa upaya ini diharapkan dapat menstimulus pasar sekaligus mendorong pertumbuhan sektor otomotif di tengah kondisi pandemik ini.

“Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil (0 persen) sampai Desember 2020,” kata Menperin, Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta.

Menperin menjelaskan, upaya pemangkasan (pajak) itu diyakini mampu mendongkrak daya beli masyarakat. Tujuannya, untuk memulihkan penjualan produk otomotif yang tengah terpuruk saat ini.

Dari kacamata industri, Dia memberi perhatian agar daya beli masyarakat bisa terbantu dengan relaksasi pajak itu. Bila terbukti efektif maka bisa diterapkan, yang pada gilirannya bisa membantu pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif tersebut.

Menurut Agus, kinerja industri otomotif pada semester pertama 2020 terbilang melambat dibanding periode yang sama tahun lalu. Hal ini terjadi karena dampak pandemi yang terjadi sejak Maret lalu. Namun di semester kedua, mulai ada perkembangan yang positif.

“Oleh karenanya, kami berharap relaksasi pajak ini bisa segera dijalankan agar bisa memacu kinerja industri otomotif Tanah Air dan pemulihan ekonomi nasional,” kata Menperin.

Agus mengatakan, aktivitas industri otomotif memiliki multiplier effect yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja yang besar hingga memberdayakan pelaku usaha di sektor lainnya.

“Industri otomotif itu memiliki turunan begitu banyak. Ada tear 1, tear 2 yang begitu banyak,” imbuhnya lebih lanjut.

Sebelumnya, relaksasi pajak pembelian mobil baru sempat digaungkan Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bob Azam.

Menurutnya, industri otomotif saat ini butuh stimulus dari pemerintah agar terjadi peningkatan daya beli. Untuk itu, Bob berharap ada tax deduction untuk menstimulus daya beli, tapi tax deduction ini yang tidak mengurangi pendapatan pemerintah.

“Harapan kita ada di pajak daerah, kalau pajak bisa diturunkan, jumlah yang dijual bisa naik,” pungkas Bob.

Sebagai informasi, masyarakat yang membeli mobil dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 73 tahun 2019, yakni sebesar 15-70% untuk kendaraan bermotor angkutan orang.

Sementara itu, besaran tarif disesuaikan dengan jumlah maksimal muatan setiap kendaraan, dan juga isi silinder mesin. [dp/MTH]

Original Article